ID :
35022
Thu, 12/11/2008 - 13:12
Auther :
Shortlink :
http://m.oananews.org//node/35022
The shortlink copeid
PKS DUKUNG PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM
Garut, 11/12 (ANTARA) - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Garut, Ahab Syihabuddin menyatakan, sangat mendukung dan apresiasi terhadap penegakan supremasi hukum di daerahnya.
Selama 2008 aparat penegak hukum gencar melakukan pengungkapan serta pengusutan berbagai kasus dugaan KKN dan diharapkan berlanjut hingga tuntas agar dapat memenuhi rasa keadilan bagi rakyat, katanya kepada ANTARA, Kamis.
Dengan tuntasnya pemberantasan KKN, bisa membangkitkan kembali Kabupaten Garut dari keterpurukan selama ini, lebih lagi masyarakat kini tengah dihadapkan pada pelaksanaan pibub/wabub putaran kedua.
Oleh karena itu, kata dia, masyarakat agar tetap memiliki kedewasaan untuk menentukan sosok pemimpinnya yang terbaik bagi kemaslahatan serta kemajuan Garut.
Kasus dugaan korupsi di daerahnya selama ini mencapai Rp31,40 miliar lebih, termasuk yang sekarang ini di antara kasusnya masih menjalani proses persidangan pada Pengadilan Negeri (PN) setempat.
Ia mengingatkan, jika anggaran sebesar itu dimanfaatkan untuk membangun sarana-prasarana dasar masyarakat, dipastikan sangat banyak manfaatnya bagi rakyat dalam meningkatkan mobilitas sektor perekonomian yang produktif untuk kesejahteraan mereka.
Padahal dananya banyak bersumber dari APBD, yang terhimpun pada berbagai jenis retribusi termasuk pedagang di pasar becek, sejak pukul 01.00 WIB, mereka menggelar komoditas pertanian tanaman pangan.
Sebagaimana terungkap dalam keterangan saksi Agus Salman pada persidangan PN Garut, sekurangnya Rp40 juta digunakan sejumlah oknum pejabat setempat untuk kepentingan hiburan dunia gemerlap di hotel Grand Aquila serta Imperium Bandung.
Bahkan, dalam persidangan kasus dugaan korupsi anggaran makan dan minum sekitar Rp4,2 miliar di PN Garut, Kamis, menghadirkan kesaksian mantan pejabat eselon III Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Garut, Anton Heryanto.
Selama 2008 aparat penegak hukum gencar melakukan pengungkapan serta pengusutan berbagai kasus dugaan KKN dan diharapkan berlanjut hingga tuntas agar dapat memenuhi rasa keadilan bagi rakyat, katanya kepada ANTARA, Kamis.
Dengan tuntasnya pemberantasan KKN, bisa membangkitkan kembali Kabupaten Garut dari keterpurukan selama ini, lebih lagi masyarakat kini tengah dihadapkan pada pelaksanaan pibub/wabub putaran kedua.
Oleh karena itu, kata dia, masyarakat agar tetap memiliki kedewasaan untuk menentukan sosok pemimpinnya yang terbaik bagi kemaslahatan serta kemajuan Garut.
Kasus dugaan korupsi di daerahnya selama ini mencapai Rp31,40 miliar lebih, termasuk yang sekarang ini di antara kasusnya masih menjalani proses persidangan pada Pengadilan Negeri (PN) setempat.
Ia mengingatkan, jika anggaran sebesar itu dimanfaatkan untuk membangun sarana-prasarana dasar masyarakat, dipastikan sangat banyak manfaatnya bagi rakyat dalam meningkatkan mobilitas sektor perekonomian yang produktif untuk kesejahteraan mereka.
Padahal dananya banyak bersumber dari APBD, yang terhimpun pada berbagai jenis retribusi termasuk pedagang di pasar becek, sejak pukul 01.00 WIB, mereka menggelar komoditas pertanian tanaman pangan.
Sebagaimana terungkap dalam keterangan saksi Agus Salman pada persidangan PN Garut, sekurangnya Rp40 juta digunakan sejumlah oknum pejabat setempat untuk kepentingan hiburan dunia gemerlap di hotel Grand Aquila serta Imperium Bandung.
Bahkan, dalam persidangan kasus dugaan korupsi anggaran makan dan minum sekitar Rp4,2 miliar di PN Garut, Kamis, menghadirkan kesaksian mantan pejabat eselon III Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Garut, Anton Heryanto.
